Latar Belakang Harga Bawang Putih

Ditengah kebingungan itu, harga bawang naik. Pasokan tak mampu memenuhi kebutuhan, juga ada faktor psikologi dan spekulasi. Disparitas harga tinggi picu penyelendupan. Ditengah kebingungan itu, harga bawang naik. Pasokan tak mampu memenuhi kebutuhan, juga ada faktor psikologi dan spekulasi. Disparitas harga tinggi picu penyelendupan. Diam-diam, masuklah 332 peti kemas 10.900 ton bawang putih milik 11 importir tanpa dokumen baik rekomendasi impor maupun izin impor, ke Tanjung Perak Surabaya. 

Kepala Badan Kementrian Pertanian Banun Harpini mengatakan, dari indetifikasi yang dilakukan Karantina terungkap, sebagian isi dari ratusan peti kemasyangmenumpuk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya adalah komoditas bawang putih. 

Begitu ada perubahan kebijakan impor produk hortikultura, para importir langsung beradaptasi. Mereka secara naluriah mencari cara agar bisnisnya bertahan. Itu pula yang dilakukan para importir bawang merah dan bawang putih. Persaingan sesama importir semakin ketat ketika banyak pengusaha baru atau pengusaha lama yang di fasilitasi juga bermain. Merekamencari peluang. Dari data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, jumlah perusahaan yang mengajukan rekomendasi impor melonjak.

 Untuk komoditas bawang putih, bila selama ini 20-an importir, melonjak menjadi 114. Situasi ini tidak diantisipasi. Bagaimana menentukan alokasi per perusahaan? Kalau di berikan mengacu alokasi tahun sebelumnya, akan timbul gejolak. Protes akan bermuncukan. Membagu rata alokasi impor juga tidak adil karena idealnya mengacu kriteria dan catatan perusahaan. Otomatis kuota perusahaan baru dan lama berbeda. Kebingungan inilah yang salah satunya diduga memicu keterlambatan pemberian rekomendasi impor bawangmerah dan bawang putih. Kalau masalah tanda tangan 3.300 dokumen rekomendasi impor, itu cukup dilembur dua hari. 

Para pengusaha berpikir selangkah di depan. Ketika harga melambung tinggi, target inflasi terancam, gejolak pasar dan politik terjadi, pemerintah akan tersudut dan mencari dalih sebagai "force majeure". Saat itulah pemerintah akan mengizinkan barang masuk ke pasar demi meredam harga. Sekarang pemerintah terjepit. Terjerat jaring perangkap yang dipintalnya sendiri. Masyarakat menjadi korban. Melepas barang penyelundupan ke pasar, bukan pilihan bijak manajemen bernegara. Menunggu barang baru masuk, sama halnya membiarkan gejolak tejadi dan inflasi melambung.

Sumber : http://ichwangooner08.blogspot.com/2013_03_01_archive.html